PILARINDONESIA.ID – Kurangnya akses permodalan dan rendahnya pemahaman digital marketing menjadi hambatan utama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bekasi dalam mengembangkan usaha.
Kondisi ini dinilai semakin berat karena program pemberdayaan yang berjalan belum menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, mengungkapkan hal itu seusai reses di RW 010, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (13/2/2026).
Menurut dia, pemerintah perlu mengarahkan kebijakan pada optimalisasi ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi warga, khususnya di Aren Jaya.
“Isu krusialnya adalah, bagaimana pemerintah mengorientasikan optimalisasi ekonomi digital untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, terkhusus di Aren Jaya. Perlu ada stimulasi dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas warga,” ujarnya, dikutip Minggu (15/2/2026).
Alit menilai pelatihan digital marketing menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi generasi muda. Ia menyebut banyak warga tidak memiliki tempat usaha atau modal besar, tetapi memiliki gawai yang bisa dimanfaatkan untuk berdagang secara daring.
“Orang tidak punya tempat, tidak punya warung, bisa memanfaatkan gadgetnya untuk bisnis. Tapi pemerintah harus hadir, karena ternyata itu perlu informasi khusus tentang bagaimana masyarakat bisa berdagang memanfaatkan gadget,” katanya.
Politikus Fraksi PKB itu mengaku telah berkomunikasi dengan Dinas UMKM agar program pelatihan digital masuk dalam rencana kerja tahun ini, dengan sasaran generasi muda yang ingin mengembangkan usaha berbasis digital.
Selain pelatihan, Alit juga menginisiasi program tenaga kerja mandiri yang akan diintegrasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas UMKM. Skema tersebut menyasar pelaku usaha yang sudah berjalan tetapi kekurangan modal, serta warga yang memiliki potensi usaha namun belum memiliki permodalan.
“Bagi warga yang sudah punya usaha tetapi kekurangan permodalan, pemerintah bisa berikan bantuan. Bagi yang baru akan memulai tetapi punya potensi, pemerintah memberikan stimulasi berupa permodalan,” ujarnya.
Secara teknis, bantuan akan menggunakan pola kelompok di tingkat RW. Setiap kelompok yang terdiri dari 20 orang akan memperoleh bantuan modal sebesar Rp 20 juta untuk dikelola bersama dalam membuka atau mengembangkan usaha. (fie)
