PILARINDONESIA.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj, Lilis Nurlia melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di di HNI Leaders Office Pondok Gede, dengan peserta tokoh perempuan se pondok gede
Dalam kegiatan tersebut, anggota DPRD provinsi jawa barat, dari Fraksi PKS Daerah Pemilihan (dapil) jabar 8 yang meliputi kota bekasi dan kota Depok ini menyampaikan sejumlah program DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya terkait penyelenggaraan pemerintah di bidang kesejahteraan rakyat.
Menurut Hj, Lilis Nurlia, kegiatan ini merupakan program DPRD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2025, khususnya Komisi 5 yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, salah satu kegiatan dalam program ini yaitu pengawasan yang secara langsung antara masyarakat dan anggota dewan.
“Di satu sisi juga anggota dewan mempunyai tugas pokok, yaitu pengawasan terhadap pemerintahan. Bagaimana perjalanan anggaran ataupun program yang diterima oleh desa.
Di satu sisi pula Hj Lilis Nurlia berada di Komisi 5, maka materi yang disampaikan kepada masyarakat terkait kesejahteraan rakyat dan nantinya warga yang memiliki ide ataupun gagasan terhadap program yang sudah berjalan tentang mitra kerja komisi V maka akan ditampung oleh anggota dewan.
Ia, juga menjelaskan,Pengawas penyelenggaraan urusan kesejahteraan rakyat umumnya merujuk pada Inspektorat Daerah, terutama pada Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat atau Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD)
“Tugas mereka adalah melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku,”.pungkasnya. (adv)
