Hilangnya Kampung -Kampung di Bekasi, Hilangnya Budaya dan Peradaban.

Penulis : Drs. Maja Yusirwan, M.Pd

Miris, sedih, prihatin, galau, terutama dirasakan oleh penduduk asli Bekasi yang memang sejak lahir, anak-anak, remaja, dewasa, berkeluarga dan tinggal menetap di kampung – kampung yang ada di Bekasi. Bagaimana tidak, kenangan, memori masa kecil hingga dewasa dan sekarang ini tercabut dari akarnya ketika kampung – kampung digusur, direkayasa dengan hegemoni pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana seperti mall, apartemen, hotel, kompleks perumahan, real estate, hingga cluster menyeruak keselebar pelosok kampung. Sawah dan ladang pertanian, kebun kosong, bulakan, kali, rawa tempat ngobak dan nyari ikan diurug tanah jadi dasar pondasi bangunan baru.

Rumah -rumah kampung tergusur dan pindah makin ke dalam pemukiman baru, berapa banyak nilai historis, adat istiadat, tradisi dan budaya yang tergusur musnah. Di awali dengan Tergusurnya Rumah Bersejarah Pondok Gede sekitar tahun 1990 an disulap menjadi mall dan pusat perbelanjaan. Semata karena pejabatnya haus nilai ekonomis dan dangkal ketajaman historis. Jadilah bangunan sebesar dan semegah itu hanya meninggalkan nama. Kini peristiwa serupa itu terus merambah keseluruh pelosok perkampungan di Bekasi.

Rawa Bugel berubah menjadi kawasan Sumarecon, Rawa Tembaga menjadi Perkantoran Pemkot Bekasi, Kampung Legok menjadi Puri Gading dan seterusnya. Tentunya berapa banyak rawa rawa diurug, berapa banyak kampung dikubur. Padahal menurut Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 jelas tertulis arah pembangunan berdasarkan azas manfaat, keadilan, selaras, seimbang terpadu dst, tertuang lengkap. Begitupun diperkuat dengan Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Nampaknya banyak hal yang berlangsung tidak sesuai porsi yang semestinya. Bahkan beberapa zona cagar budaya mengalami kesulitan akses dan hampir tidak terawat, terlestarikan dan belum maksimal dalam pemanfaatan dan pengembangan baik sebagai suatu obyek wisata maupun sentra ekonomi.

Belum lagi kalo kita telisik Perwal Nomor 53 tahun 2020 tentang Prototipe Arsitektur Budaya Lokal pada bangunan gedung milik pemerintah belum terimplementasi secara massif dan maksimal baru sebatas sampel.

Menyaksikan ini semua yang dapat kita lihat baru sebatas “asal ada dan asal bikin” belum menjadi budaya, tradisi dan habit yang membumi di masyarakat. Tidak maksimal tersedianya lahan hijau dan hutan kota yang kalah lebat dan rimbun dengan hutan reklame, bilboard, baliho, banner, spanduk dan poster. Suasana pedesaan yang asri, segar, rimbun, hijau dan sejuk tertindih dengan kokoh gedung menjulang, beton jalan bertulang serta pusat belanja, jajan, karaoke, sentra menghabiskan uang. Kontras banget.

Masyarakat perkampungan gelagepan begitu masuk kota, shock culture dan menjadi norak dengan perkembangan kampungnya sendiri, lantaran mereka hidup dan tinggal menyesep beradu belakang dengan gedung dan apartemen.

Sejarah kampung – kampung sulit dikuasai oleh anak anak masa kini yang lahir di bidan, klinik atau rumah sakit. Mereka begitu hidup langsung mengenal dunia gemerlap, tidak tahu suara jangkrik, tidak dengar suara kodok, burung emprit, burung peking bondol dan gogolio. Yang mereka dengar bising suara mesin kendaraan dan klakson. Sejarah kampung makin hilang tergusur. Siapa yang tahu sejarah rawa tembaga, kampung dua ratus, prisdo, pasar proyek dan lainnya. Untuk itu dibutuhkan pikiran jernih para pengambil kebijakan untuk bagaimana kembali melahirkan memori yang terlanjur tercerabut. Toponimi atau nama -nama kampung dan sejarahnya, asal usulnya, adat tradisi dan senibudaya perlu dihidupkan kembali agar generasi akan datang tidak kehilangan jatidiri dan identitas pun takut seperti pepatah “kacang lupa kulitnya”.

Jangan serahkan menghidupkan adat, tradisi dan seni budaya hanya pada budayawan, seniman, pegiat seni, tapi mari kita berbenah bersama sebelum sejarah dan peradaban nenek moyang benar benar sirna dan punah.

Batasi penggunaan nama -nama asing baik untuk gedung maupun estate dan cluster, nama tempat maupun nama jalan. Biarkan nama rawa bugel tetap hidup berdampingan dengan sumarecon yang metropolis, kawin masa lalu dan modernitas sebelum hilang seperti gedung Pondok Gede yang kini tinggal nama.

Historis itu bernilai ekonomis jika dikelola dengan sistematis, manis dan harmonis. Lihat beberapa tempat di daerah lain, tempat dan nama tradisional populis ditengah kemegahan yang mumpuni. Jangan ganti sejarah dan peradaban yang bermakna dengan hanya sekadar kemegahan, modern yang tanpa makna.

Beberapa kisah klasik pun terjadi, ketika ada orang bertanya tentang nama orang, cari alamat, cari letak bangunan, semakin sulit karena banyak nama jalan disematkan oleh pengembang proyek sesuai selera sendiri. Hal ini disatu sisi mengesankan nama menjadi bagus, modern dan indah, di sisi lainnya ketika orang mencari menjadi susah. Mana ada jaman dulu nama jalan Nucifera dan Sansifera? Yang orang tahu jalan Legok Kampung Pedurenan. Mana ada pemukiman Taman Firdaus, yang orang tahu daerah itu Kampung Bulak. Ironisnya kaum urban yang mendiami daerah tersebut lebih nyaman dengan nama baru, sementara masyarakat asli kebingungan dengan bergantinya nama diwilayah mereka. Karena itu lebih bijaknya jika penamaan suatu tempat, lokasi, masih ada negosiasi dengan kearifan lokal. Nama -nama kampung tidak berarti kampungan, begitupun nama – nama modern tidak menjamin modernitas peradabannya. Justru sebaliknya yang “kampungan dan tradisional” memiliki nilai jual yang mahal jika dikelola, dimaintaine dan dimenej dengan sebaik baiknya. Biarkan nama – nama kampung hidup dan tumbuh sesuai adat tradisinya berdampingan dengan modernitas yang terus menetas dan meretas tanpa batas. Kampung dan kota adalah kita. Lestarikan, kembangkan, bersama agar sejarahnya tidak terlupa.
(**)