PILARINDONESIA.ID – Kecamatan Bekasi Utara menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan tahun 2025. Musrenbang kecamatan Bekasi Utara mengambil tema “Peningkatan ketahanan kita Melalui penguatan pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan serta kemantapan perekonomian”.
Bertempat di BSI Square musrenbang tingkat kota dihadiri oleh tiga pilar, disparkimtan, dinas koperasi, pelaku UMKM, UPTD pembangunan, Fkrw, ketua Kua Bekasi Utara, Tokoh masyarakat, tokoh agama serta tidak ketinggalan ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi yang merupakan dewan berasal dari dapil 5 (Bekasi Utara – Medan Satria).
Ketua pelaksana acara musrenbang, Ahmad Apandi dalam sambutannya mengatakan, musrenbang tingkat kecamatan utara merupakan agenda tahunan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2025. Dan dalam musrenbang kali ini, Kecamatan Bekasi Utara melibatkan akademisi dan juga pelaku usaha.
Lebih lanjut, Ahmad Apandi yang juga merupakan sekretaris kecamatan (sèkcam) bekasi utara mengatakan, dengan mengambil tema peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar, infrastruktur dan lingkungan serta kemantapan perekonomian, dapat di aplikasikan dalam tupoksi di masing-masing lembaga.
“Musrenbang kali ini kami melibatkan kampus yang ada di Bekasi Utara, makanya musrenbang kali ini kami adakan di kampus BSI. Saya jugalo berharap tema yang baik ini jangan sampai hanya menjadi slogan dan ceremonial saja, tetapi harus dapat di aplikasikan sesuai tupoksinya,”. Pintanya.
Dalam musrenbang tersebut, camat Bekasi Utara,. Sumpono Brama, memaparkan terkait usulan dalam musrenbang dan penyusunan RKPD terkait rencana pembangunan di wilayahnya tahun 2025.
“Di Bekasi Utara ada 70 usulan dengan nilai pagu sekitar 250 Milyard, Saya berharap Usulan realisasi dan usulan musrenbang 2025 dapat terealisasi semua,”, harapnya.
Di tempat yang sama, ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, mengatakan, agar hasil musrenbang dapat diteralisasi harus diseimbangkan pendapatan PBB dan adanya kerjasama yang baik dari seluruh elemen masyarakat,.
” Pendapatan dari PBB harus singkron pagu anggaran dan harus ada kerjasama yang baik, sebab rencana pembangunan dapat terealisasi atas kerjasama semua pihak. Jangan ada yang mengklaim pembanguan ini terealisasi karena kerjasama semua pihak terlibat, salah satunya termasuk anggota dewan yang mengetok palu,”. Tandasnya. (dhit)
