PILARINDONESIA.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Lilis Nurlia, melakukan kunjungan kerja ke UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Lansia di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Senin (14/4/2026).
Kunjungan anggota legislatif yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 8 tersebut merupakan bagian dari agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
“Kunjungan ini dalam rangka mendapatkan data dan informasi langsung terkait realisasi APBD triwulan I tahun anggaran 2026 di UPTD Griya Lansia,” ungkapnya kepada awak media.
Menurutnya, Griya Lansia Ciparay menjadi salah satu UPTD prioritas karena menyangkut pelayanan dasar bagi kelompok rentan, khususnya lanjut usia terlantar. Realisasi anggaran harus dipastikan benar-benar menyentuh kebutuhan penghuni, mulai dari pemenuhan gizi, layanan kesehatan, hingga aktivitas pembinaan.
Dalam kesempatan tersebut, Hj. Lilis, juga juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan para lansia penghuni Griya. Ia mendengarkan keluh kesah, harapan, serta cerita para penghuni terkait kesehariannya di UPTD.
“Beliau-beliau ini orang tua kita semua. Negara wajib hadir dan memastikan mereka mendapat pelayanan yang layak dan bermartabat,” ujarnya usai berbincang dengan beberapa penghuni.
Suasana haru sempat terlihat ketika Ustadzah memeluk salah satu nenek penghuni Griya yang bercerita rindu dengan keluarganya. Momen tersebut sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi dirinya untuk mendorong peningkatan kualitas layanan di UPTD.
Pihaknya juga berdiskusi dengan jajaran pengurus UPTD Griya Lansia terkait capaian program triwulan I, serapan anggaran, kendala operasional, hingga usulan program prioritas tahun berjalan. Data yang dihimpun akan menjadi bahan pembahasan di Komisi DPRD Jabar yang membidangi kesejahteraan sosial.
UPTD Griya Lansia Ciparay merupakan salah satu unit di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Saat ini, Griya menampung puluhan orang lanjut usia dengan latar belakang sosial beragam. Mereka mendapat pelayanan 24 jam berupa tempat tinggal, makan 3 kali sehari, pemeriksaan kesehatan rutin, serta kegiatan rohani dan rekreasi.
Anggota dewan Fraksi PKS yang akrab disapa Ustadzah itu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal anggaran kesejahteraan sosial agar tidak ada lansia yang terabaikan. “Fungsi pengawasan harus jalan. APBD adalah uang rakyat, jadi harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan terbaik,” tutupnya. (adv/fie)
