PILARINDONESIA.ID – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Hj. Lilis Nurlia, melaksanakan agenda pengawasan pemerintahan di Rumpikal, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria pada Ahad (12/4/2026).
Fokus utama kegiatan ini adalah evaluasi program peningkatan kualitas pendidikan di wilayah yang dikenal padat penduduk tersebut.Kehadiran Hj. Lilis disambut tokoh masyarakat, kepala sekolah, dan puluhan warga.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengawasan langsung ke lapangan diperlukan agar program pendidikan benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
“Kami ingin memastikan program pendidikan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi warga Kalibaru. Jangan sampai anggaran sudah turun, tapi fasilitas di sekolah masih kurang,” ujarnya.
Kondisi Pendidikan Kalibaru Jadi Sorotan
Kalibaru merupakan salah satu kelurahan di Kota Bekasi dengan jumlah siswa tinggi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2025, wilayah ini memiliki 12 SD negeri, 3 SMP negeri, dan 2 SMA/SMK negeri dengan total siswa lebih dari 4.500 orang.
Namun, rasio siswa per kelas di sejumlah sekolah masih berada di angka 40-45 siswa per rombongan belajar. Angka ini melampaui standar nasional yang ditetapkan Kementerian Pendidikan sebesar 32 siswa per kelas.
“Rasio yang tinggi ini berdampak pada kualitas interaksi guru dan murid. Anak-anak jadi kurang mendapat perhatian individual,” jelas Hj. Lilis.
Ia menambahkan, kondisi sarana prasarana seperti meja kursi, laboratorium komputer, dan ruang kelas juga perlu segera diperbaiki.
Warga Sampaikan Keluhan Langsung
Sesi tanya jawab menjadi momen warga menyampaikan aspirasi secara langsung. Pak Soleh, orang tua murid SDN Kalibaru 03, mengeluhkan kondisi kelas anaknya yang masih kekurangan meja dan kursi.
“Anak saya kadang belajar lesehan karena bangku nggak cukup. Kami harap aspirasi ini bisa ditindaklanjuti, biar anak-anak nyaman belajar,” katanya di hadapan tim DPRD Jabar.
Keluhan serupa disampaikan , guru SMPN 12 Bekasi. Ia menyebut keterbatasan laboratorium komputer menghambat pembelajaran TIK dan persiapan ANBK.
“Kami punya komputer, tapi jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah siswa. Satu komputer dipakai 4-5 anak. Ini jadi kendala,” ujarnya.
Janji Kawal dan Tindak Lanjut
Mendengar keluhan tersebut, Hj. Lilis mencatat seluruh poin yang disampaikan warga. Ia berjanji akan membawa hasil pengawasan ini ke rapat Komisi V DPRD Jawa Barat yang membidangi pendidikan.
“Hasil hari ini akan kami rangkum dalam laporan resmi. Targetnya, bulan Mei sudah masuk dalam pembahasan anggaran perubahan 2026,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyaluran bantuan pendidikan. Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses monitoring agar tidak terjadi kebocoran atau ketidaksesuaian program.
“Dengar langsung kebutuhan warga itu kunci. Kalau cuma baca laporan di kantor, kita nggak akan tahu kondisi riil di lapangan,” tambah Hj. Lilis.
Bagian dari Program DPRD Jabar Turun ke Masyarakat
Kegiatan di Kalibaru merupakan bagian dari program DPRD Jawa Barat untuk mendekatkan diri dengan konstituen. Program ini rutin dilaksanakan di 27 kabupaten/kota di Jabar, dengan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Tim Pilar Indonesia mencatat, realisasi anggaran pendidikan Kota Bekasi kuartal I 2026 baru mencapai 18% dari total pagu. Capaian ini dinilai masih rendah dan perlu didorong agar fasilitas sekolah segera diperbaiki sebelum tahun ajaran baru.
Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan hasil aspirasi warga kepada tim DPRD Jabar. Hj. Lilis menyatakan, timnya akan kembali memantau tindak lanjut dari hasil pengawasan ini dalam 2 bulan ke depan.“Kami tidak mau ini jadi kegiatan seremonial. Harus ada hasil yang dirasakan warga,” tutupnya.
