Kota Bekasi dinilai transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK tertinggi se-Jawa Barat.
PILARINDONESIA.ID – Pemerintah Kota Bekasi kembali menorehkan prestasi. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat, laporan keuangan daerah tahun 2025 berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
Penyerahan hasil audit dilakukan langsung kepada Plh Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe dan Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi di Bandung, Selasa (9/6).
Komitmen Bersih-Bersih Birokrasi
Capaian ini sekaligus menempatkan Kota Bekasi di jajaran lima besar daerah terbaik di Jawa Barat dalam hal pengelolaan keuangan.
“Alhamdulillah, WTP 2025 ini buah dari kerja bersama. Komitmen kami adalah terus mengevaluasi penyajian laporan keuangan agar semakin baik ke depan,” ujar Abdul Harris Bobihoe.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkot dan DPRD yang sudah menjaga transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif akan terus diperkuat.
“Kami akan maksimalkan pengawasan internal dan lakukan bersih-bersih birokrasi. Tujuannya agar pelayanan ke warga makin optimal dan Kota Bekasi makin nyaman serta sejahtera,” tegasnya.
Tindak lanjut rekomendasi BPK tertinggi di Jabar
Selain meraih WTP, Kota Bekasi juga mencatat tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK tertinggi di Jawa Barat, yakni 90,8%. Angka ini menunjukkan keseriusan Pemkot dalam memperbaiki temuan audit dan menutup celah pengelolaan keuangan.
Opini WTP sendiri menjadi indikator bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan dikelola secara efektif, efisien, serta bertanggung jawab.
Daftar daerah penerima opini WTP tahun ini meliputi Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Ciamis, Cianjur, Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Majalengka, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, serta Kota Bogor, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Tasikmalaya, Banjar, dan Bekasi.
Dengan raihan ini, Kota Bekasi diharapkan semakin memantapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan warga.(Red)
