PILARINDONESIA.ID – Anggota komisi V DPRD Jawa Barat, Hj lilis Nurlia, melakukan giat Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan terkait kesejahteraan rakyat di sektor pendidikan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)\hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menjalankan fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan dan pelaksanaan anggaran pemerintah di sektor terkait melalui komisi-komisi yang membidanginya
Acara yang digelar di yayasan Adilah Hakima ini diikuti sekitar seratus orang yang berasal warga kelurahan kalibaru, Medan Satria, Kota Bekasi. Peserta yang hadir, di dominasi kaum hawa ini terlihat antusias mengikuti ecara ini.
“Hari ini kami (DPRD), melakukan pengawasan penyelenggra pememrintah bidang kesejahteraan rakyat sektor pendidikan dan UMKM,. Kedua sektor ini menjadi sangat penting. karena sektor ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, “ujarnya.
Terkait pengawasan penyelenggara pendidikan, Hj Lilis Nurlia mengatakan, pengawasan pada sektor pendidikan yakni,memastikan alokasi anggaran pendidikan digunakan secara efektif dan efisien,mengawasi standar pelayanan minimal dan standar proses pembelajaran, termasuk implementasi kurikulum, dan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam pelayanan pendidikan, seperti pungutan liar atau diskriminasi.
Kalau pada sektor UMKM, lanjut Lilis Nurlia, memastikan kemudahan perizinan berusaha dan akses permodalan (seperti Kredit Usaha Rakyat/KUR dan pembiayaan Ultra Mikro/UMi), mengawasi efektivitas program pemberdayaan, pelatihan SDM, dan bantuan pemerintah bagi pelaku UMKM, Dan memantau pelaksanaan kebijakan yang berfokus pada akses pasar dan digitalisasi UMKM.
:”Pengawasan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan bebas dari korupsi, demi tercapainya kesejahteraan rakyat,”.tukasnya. (adv)
