“Pengawasan ini bukan cuma rutinitas atau menggugurkan kewajiban. Buat saya, ini soal memastikan setiap program pemerintah tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat.”

PILARINDONESIA.ID  – Meski kerap melakukan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah yang memang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota DPRD Jawa Barat Hj. Lilis Nurlia memiliki pandangan berbeda soal esensi pengawasan.

Menurut legislator yang duduk di Komisi 5 tersebut, pengawasan yang dilakukan bukan hanya sekadar sebuah agenda formalitas. Lebih dari itu, pengawasan harus memastikan bahwa semua program pemerintah dapat berjalan sesuai rencana sehingga rakyat benar-benar dapat merasakan manfaatnya.

“Pengawasan ini bukan cuma rutinitas atau menggugurkan kewajiban. Buat saya, ini soal memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap program pemerintah tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Hj. Lilis Nurlia, Senin, (20/04/2026).

Anggota Fraksi PKS Dapil Kota Bekasi-Depok itu menegaskan, fungsi pengawasan melekat pada DPRD sebagai bentuk check and balance terhadap eksekutif. Namun, orientasinya harus pada hasil, bukan sekadar proses.

“Kalau programnya bagus di atas kertas tapi tidak sampai ke bawah, berarti ada yang harus kita perbaiki. Di situlah peran pengawasan, memastikan rantai program tidak putus sampai ke warga,” tegasnya.

Hj. Lilis menambahkan, dirinya akan terus turun ke lapangan bertemu konstituen dan komunitas untuk menyerap aspirasi sekaligus mengecek langsung pelaksanaan program pemerintah di Kota Bekasi dan Depok.

“Rakyat harus jadi subjek pembangunan, bukan objek. Makanya pengawasan harus memastikan mereka jadi penerima manfaat utama,” tutupnya. (adv/fie)